Peraturan Gubernur (Pergub no 132 tahun 2018) Tentang Rumah Susun bertujuan mengatur pengelolaan Rumah Susun Milk agar dapat berhasil guna, berdaya guna, dan memberikan perlindungan hukum kepada Pemilik, Penghuni, dan masyarakat umum dalam menjadikan Rumah Susun sebagai tempat tinggal yang sehat, nyaman, aman, dan harmonis.

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur melingkupi pembinaan pengelolaan Rumah Susun Milik yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam
a. pengelolaan masa transisi;
b. pembentukan PPPSRS;
c. pengelolaan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama pada Rumah Susun
d. kerja sama dalam pembangunan Rumah Susun secara bertahap
e. bimbingan teknis dalam pengendalian pengelolaan Rumah Susun.

Pengelolaan Rumah Susun Milik dilakukan dalam bentuk kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama. Dalam mengelola Rumah Susun Milik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Pengelola.

Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan Badan Hukum yang mendaftar dan mendapatkan
izin usaha dan izin operasional dan Gubernur untuk melaksanakan pengelolaan Rumah Susun Milik. Dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), Pengelola dapat bekerja
sama dengan orang perorangan dan Badan Hukum.

Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pengelola berhak menerima sejurnlah biaya pengelolaan. Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemilik secara proporsional. Besamya biaya Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, pemeliharaan dan perawatan dengan persetujuan RUA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur (Pergub) No 132 tahun 2018 Tentang Rumah Susun - download icon 250x79