Prosedur Pembebasan Tanah – Lahan

prosedur pembebasan lahan

Pembebasan tanah merupakan hal yang biasa terjadi dalam situasi saat ini. Untuk pembangunan proyek skala besar maupun kecil terkadang perlu di lakukan pembebasan tanah masyarakat. Pengadaan tanah bisa dilakukan oleh swasta atau pemerintah.

Pengadaan tanah atau pembebasan lahan adalah usaha untuk mendapatkan tanah/lahan dari masyarakat dengan cara memberikan ganti rugi kepada pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanahnya, bangunan dan benda-benda lain yang berada di atas tanah tersebut.

Jika pihak swasta ingin membebaskan lahan, maka prosedur atau cara yang dilakukan adalah dengan jual-beli, tukar guling atau cara lain dengan kesepakatan para pihak . Pembebasan lahan biasanya di lakukan oleh pihak swasta guna kepentingan pengembangan perumahan, area komersial dan lain  lain. Besaran dan mekanisme ganti rugi bisanya tergantung dari kesepakatan para pihak.

Pembebasan Lahan untuk Infrastruktur

Pembebasan tanah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas umum dapat dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau juga dengan pencabutan hak atas tanah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (2) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

Anda bisa mendowload perpres Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (2) disini

Prosedur Pembebasan Tanah - Lahan - download icon 250x79

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk
mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi
kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah,
bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan
dengan tanah.”

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.”

Pada pasal 2 tertuang:

(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah.

(2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar
menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Pengadaan lahan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk :

Prosedur Pembebasan Tanah - Lahan - download icon 250x79

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai. satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan di lokasi yang ditentukan, beserta bentuk dan besar ganti kerugian.

Untuk dapat melakukan pembebasan lahan, maka perlu dibentuk sebuah panitia untuk melakukan proses musyawarah dengan pihak yang akan terkena dampak dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemegang hak memperoleh ganti kerugian yang layak terhadap tanahnya. Ganti kerugian itu dapat berupa uang, tanah pengganti (ruilslag), pemukiman kembali (relokasi) atau pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Keberhasilan dalam pengadaan tanah atau pembebasan lahan, baik untuk kepentingan swasta swasta ataupun pemerintah adalah dibutuhkan keahlian dalam memperoleh informasi mengenai kondisi psikologis dari pemegang hak, latar belakang dan nilai historikal tanah tersebut agar dapat melakukan pendekatan serta memperhitungkan ganti kerugian yang sesuaidan wajar kepada para pemegang hak yang bersangkutan.

×
Hallo.. Terima kasih sudah mengunjungi Julizar.com. KONSULTAN PROPERTI #1 DI INDONESIA
Bagaimana kami bisa membantu anda?
Jam operasional kami Senen - Jumat 08.30 s/d17.00 WIB
JUAL - BELI - SEWA PROPERTY