All Posts in Category

Regulasi

PP NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PPH JUAL BELI TANAH/BANGUNAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Tanah Dan/ atau bangunan Beserta Perubahannya. Peraturan ini memuat PPh yang harus di bayar oleh penjual properti adalah 2.5% yang dahulunya sebesar 5%. Besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar: a. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas…

Permendag No.107 Tahun 2015

Permendag no-107-tahun-2015 adalah perubahan dari Permendag No.33 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dimana setiap kantor agen properti di wajibkan untuk memiliki tenaga ahli minimal 2 orang atau satu orang untuk cabang. Selengkapnya anda bisa download gratis di situs ini

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan presiden republik indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka. Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi Mengacu pada KKNI Tahun 2003 pasal 38 ayat 3 dan 4, Kepmendiknas Perpres 8 Tahun 2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak…

Undang-Undang no. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN. UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 8 TAHUN 1999. TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Bab III Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku usaha  

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 343 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan sebagai tolok ukur untuk menentukan proffesionalisme seorang tenaga agen properti. Dengan adanya SKKNI ini broker properti diharapkan memiliki kompetensi kerja, yakni kemampuan kerja mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan. Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) menargetkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) broker properti…

Permendag no 105/M-DAG/PER/12/2015 tanggal 8 Desember 2015

Perusahaan perantara perdagangan properti – Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia perusahaan atau tenaga ahli perantara perdagangan properti yang bersertifikasi BNSP. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tanggal 21 Agustus 2008 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

Permendag no 106/M-DAG/PER/12/2015

Penerapan Kerangka Kerja kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perantara Perdagangan Properti. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Standar yang digunakan adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tahun 2015 dan penerapan Kerangka Kerja kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perantara Perdagangan Properti telah ditetapkan oleh kementerian Perdagangan