Risiko Jual Beli Tanah Bengkok

tanah-desa-bengkok

Apa itu tanah bengkok?

Tanah bengkok atau tanah ganjaran atau yang lebih di kenal dengan tanah kas desa adalah tanah yang di peruntukan untuk kesejahteraan aparatur desa karena dalam melaksanakan fungsi pekerjaannya aparat pemerintah desa tidak mendapat gaji dari pemerintah. Jadi selama menjabat pejabat desa boleh mengambil hasil garapan sebagai pengganti gaji. Dasar hukum tanah bengkok TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA dapat anda baca di sini.

Dalam Pasal 2 tertulis:
(1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
a. tanah Kas Desa;
b. pasar Desa;
c. pasar Hewan;
d. tambatan Perahu;
e. bangunan Desa;
f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
g. lain-lain kekayaan milik Desa.

(2) lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain
sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daera/l;
f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
h. hasil kerjasama desa.

Perhatikan ke pasal 15, disini yang sering timbul masalah, berikut bunyi pasal 15 tersebut:

Pasal 15
(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak
kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa
dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang
lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
(4) Pelepasan hak kepemilikar. timah desa sebagaimjlrta dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah
mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan
Gubernur

Pada pasal 15 sudah sangat terang di jelaskan bahwa tanah desa tidak boleh di perjual belikan atau di lakukan pelepasan hak kecali mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD). Masalah sering muncul disini. Kepala desa dengan alasan tertentu misalnya menganggap tanah tersebut tidak produktif, maka di lakukan tukar guling dengan perorangan atau individu. Tentu saja harga akan sangat murah karena pada pasal 2 di jelaskan: Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pertanyaannya:

Apakah didesa sudah terbentuk harga pasar? mungkin saya iya dan mungkin saja tidak. Tapi saya yakin sangat sulit untuk membuktikan berapa harga pasar tanah garapan didesa. Sudah tentu disini Kepala Desa selaku pemegang kuasa desa akan menjual dengan harga NJOP dengan segala alasan dan pembelaan sehingga akan menguntungkan si pembeli. Tapi tunggu dulu, masalahnya akan mulai dari sini. Apa iya Badan Pertanahan Nasional akan begitu mudah mengalihkan hak negara kepada perorangan? Sudah tentu sangat susah bagi si pembeli untuk balik nama atas nama pembeli dengan alasan dasar hukum ini dan itu. Meskipun bisa di alih namakan atau dijual, tentu harus mendapat persetujuan dari Bupati/Wali Kota dan gubernur.

 

×
Hallo.. Terima kasih sudah menghubungi Julizar Sayuti Consulting.
Bagaimana kami bisa membantu anda?
Jam operasional kami Senen - Jumat 08.30 s/d17.00 Sabtu 09.00 - 15.00 WIB
JUAL - BELI - SEWA PROPERTY