Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang,
dan ekologis. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada merupakan syarat bagi diterbitkannya izin mendirikan
bangunan. Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
perencanaan perumahan dan/atau permukiman.

Pasal 28 Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan meliputi:
a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
b. rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

(2) Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai
landasan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(3) Rencana penyediaan kaveling tanah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi
kaveling siap bangun sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki keahlian di bidang perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah  lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber
daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - download icon 250x79