Undang Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Undang Undang No. 2 Tahun 2012

Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk  Kepentingan Umum bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

Sebelum di keluarkannya Undang-Undang No. 12/2012 sudah ada payung hukum yang mengatur tentang  Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum seperti Permendagri No. 15/1975 Tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Pembebasan Tanah yang disusul Permendagri No. 2/1976 dan Permendagri No. 2/1985, Keppres No. 55/1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Demi Pembangunan, UU No. 20/2001 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya, Perppres No. 36/2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diperbaruih melalui Perpres No. 65 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

UU Pengadaan Tanah ini banyak menuai kritikan dari masyarakat karena dianggap dapat mengancam hak atas tanah rakyat karena rawan diselewengkan untuk kepentingan bisnis yang dianggap menyengsarakan rakyat. UU ini seperti berpeluang bagi penyerobotan tanah untuk kepentingan investasi.  Undang Undang ini banyak menimbulkan konflik agraria, utamanya di sektor infrastruktur.

Download disini

Undang Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum - download icon 250x79

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan.

1. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.

2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

3. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

4. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

5. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

6. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

7. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

8. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

9. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.

10. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

11. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai /harga objek pengadaan tanah.

12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

14. Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

×
Hallo.. Terima kasih sudah mengunjungi Julizar.com. KONSULTAN PROPERTI #1 DI INDONESIA
Bagaimana kami bisa membantu anda?
Jam operasional kami Senen - Jumat 08.30 s/d17.00 WIB
JUAL - BELI - SEWA PROPERTY