Undang Undang Pokok Agraria No. 5/1960 – UUPA

Undang Undang Pokok Agraria No. 5/1960 - UUPA - Undang Undang Pokok Agraria 731x323

Undang undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 atau yang lazim disebut UUPA 1960 adalah payung hukum atau Lex Generalis bagi pengelolaan tanah atau kekayaan agraria nasional. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang  yang berbunyi ” Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat“.

17 Agustus 1960, Presiden pertama RI Bung Karno mengumumkan sebuah rencana penting tentang pengaturan pertanahan di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  ini akan merombak hak atas tanah dan penggunaan tanah, dengan tujuan supaya masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara. Khususnya taraf hidup kaum tani meningkat dan taraf hidup seluruh rakyat jelata juga meningkat.

Download disini Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960

Undang Undang Pokok Agraria No. 5/1960 - UUPA - download icon 250x79

Tujuan dasar UUPA adalah tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan modal asing terhadap rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, dalam ketentuan UUPA 1960 ditegaskan untuk menghapus semua ‘hak eigendom’, hukum agrarian zaman kolonial belanda, ‘domeinverklaring’, dan bentuk-bentuk penghisapan lainnya.

Juga, dalam UUPA 1960 ini, telah ditegaskan soal pelaksanaan ‘land reform’, land-reform artinya penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial di atas tanah, dan mengakhiri penghisapan feudal secara berangsur-angsur. Arti kata lain dari land-reform adalah memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum tani.

Selain itu UUPA 1960 juga mengatur tentang hukum adat dan ulayat.  Pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Undang Undang Pokok Agraria, HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah :
a. hak milik,
b. hak guna usaha,
c. hak guna bangunan,
d. hak pakai,
e. hak sewa,
f. hak membuka tanah,
g. hak memungut hasil hutan,
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Pasal 21 UUPA

Orang asing yang sesudah berlakunya UUPA ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.

Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan
asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam
ayat 3 pasal ini.

Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pada Pasal 27 berbunyi, Hak milik hapus bila :
a. tanahnya jatuh kepada Negara :
1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3. karena ditelantarkan;
4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
b. tanahnya musnah.

Selengkapnya mengenai UUPA silahkan baca dan Download disini Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960

×
Hallo.. Terima kasih sudah mengunjungi Julizar.com. KONSULTAN PROPERTI #1 DI INDONESIA
Bagaimana kami bisa membantu anda?
Jam operasional kami Senen - Jumat 08.30 s/d17.00 WIB
JUAL - BELI - SEWA PROPERTY